Esthon Foenay Harapkan Pilkada Serentak 2024 Berjalan Lancar dan Bermartabat

14-11-2024 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI, Esthon L. Foenay, saat mengikuti pertemuan dengan Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, penyelenggara pemilu, serta Pj Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jawa Barat di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (13/11/2024). Foto: Runi/vel

PARLEMENTARIA, Bandung - Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak di 545 daerah pada 27 November 2024. Pemungutan suara ini akan mencakup 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Anggota Komisi II DPR RI, Esthon L. Foenay, berharap agar pelaksanaan Pilkada serentak dapat berlangsung sukses, aman, damai, dan penuh sukacita.

 

Esthon menekankan pentingnya agar proses demokrasi ini mampu mencerminkan kualitas sistem pemerintahan yang baik, serta mengangkat harkat dan martabat Republik Indonesia di mata internasional.

 

"Besar harapan saya agar seluruh aturan yang telah ditetapkan dapat dijalankan dengan baik, karena hal ini akan berdampak langsung pada nama baik daerah serta kepala daerah yang terpilih," ujar Esthon usai pertemuan dengan Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, penyelenggara pemilu, serta Pj Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jawa Barat di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (13/11/2024).

 

Dalam pertemuan tersebut, Esthon menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dan aparat keamanan. Menurutnya, kerja sama yang baik antara TNI, Polri, serta instansi terkait sangat menentukan terciptanya Pilkada yang demokratis, aman, dan damai.

 

Esthon juga mengingatkan agar semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara maupun aparat, menjaga netralitas dan profesionalisme untuk menjamin proses yang adil dan jujur.

 

"Saya berharap tokoh-tokoh agama juga dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menjaga persatuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh," tegasnya. (rni/aha)

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...